Uu pertanahan terbaru pdf

Berikut ini adalah kumpulan Undang-Undang dan peraturan Pengganti Undang-Undang terkait pengaturan pertanahan di Indonesia. Undang-Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Pemindahan Dan Pemakaian Tanah-Tanah Dan …

morefilesgqgf.web.app
 Merubah file epub ke pdf

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan Daftar Peraturan Pertanahan | omtanah.com

May 13, 2013 · Sedangkan, sertifikat hak tanggungan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan. Demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan. Dasar Pokok-Pokok Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris  2.2 Status Informasi Pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang  pertanahan. Ketentuan kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan mengakar pada pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 1945. Pasal-pasal Undang-Undang Pokok Agraria mengenai Hak Guna Usaha, ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hak milik atas tanah yang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan. Dasar Pokok-Pokok Kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik. Indonesia. 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak- 6 Undang-undang Pokok Agraria No.

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.

Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan Undang-undang Pertanahan yang disodorkan pemerintah ke DPR dinilai memuat belasan pasal yang bermasalah. Temuan ini diungkap berdasar hasil kajian mandiri sejumlah lembaga dan akademisi antara lain Komnas HAM, YLBHI, aliansi masyarakat adat AMAN dan guru besar hukum Universitas Gadjah Mada, Maria Sumardjono. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Hak-Hak Atas Tanah Menurut UU Pokok Agraria ~ AB Property May 02, 2012 · Ikuti update terbaru kami via email Anda! Tulisan Populer Minggu Ini. Hak-Hak Atas Tanah Menurut UU Pokok Agraria. Dalam Pasal 1 dan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang Undang No. 5/1960 – UUPA dikenal dengan istilah Hak Bangsa Indones Undang-Undang BI - Bank Sentral Republik Indonesia

SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- Himpunan Peraturan Pertanahan – Kotak Hitam Sep 11, 2018 · Halaman ini berisi dokumen-dokumen publik yang berhubungan dengan pertanahan, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain. UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI ... UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 …

RUU Pertanahan Dinilai Memuat Belasan Pasal Bermasalah Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan Undang-undang Pertanahan yang disodorkan pemerintah ke DPR dinilai memuat belasan pasal yang bermasalah. Temuan ini diungkap berdasar hasil kajian mandiri sejumlah lembaga dan akademisi antara lain Komnas HAM, YLBHI, aliansi masyarakat adat AMAN dan guru besar hukum Universitas Gadjah Mada, Maria Sumardjono. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Hak-Hak Atas Tanah Menurut UU Pokok Agraria ~ AB Property May 02, 2012 · Ikuti update terbaru kami via email Anda! Tulisan Populer Minggu Ini. Hak-Hak Atas Tanah Menurut UU Pokok Agraria. Dalam Pasal 1 dan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang Undang No. 5/1960 – UUPA dikenal dengan istilah Hak Bangsa Indones Undang-Undang BI - Bank Sentral Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar investasi.sukabumikab.go.id Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Pasal 2 Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pertanahan Nasional tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

May 13, 2013 · Sedangkan, sertifikat hak tanggungan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan. Demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”).

kisah cerita saya sebagai napi telah di vonis bebas, berkat bantuan bpk prim haryadi sh. mh beliau selaku panitera muda di kantor mahkamah agung (m.a) dan ternyata … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka Rancangan Undang-Undang 2019 - Pusat Data HukumOnline.com Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini Ulasan lengkap : Tentang Sertifikat Hak Atas Tanah dan ... May 13, 2013 · Sedangkan, sertifikat hak tanggungan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan. Demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”).